Skip to content 
Selasa, 27 April 2021
Upaya meingkatkan pelayanan public menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membentuk pemerintahan yang bersih dan melayani publiknya. Salah satu upaya yang ditempuh oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) adalah dengan menerapkan penilaian kinerja WBK dan WBBM untuk segenap instansi pemerintahan.
Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) selaku unit pelaksana teknis dibawah Kementerian Perindustrian turut menerapkan penilaian kinerja WBBM dalam upaya pelayanan publiknya. Salah satunya melalui pelaksanaan Rapat Sosialisasi Implementasi WBBM Triwulan 1 Zona Integritas dan Monev Rencana Aksi Bulan April ZI Menuju WBBM 2021 yang turut dihadiri oleh Firmansyah, Sub Koordinator Penyusunan Anggaran Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas dan Pengawasan Kemenpan-RB, pada selasa pagi ini (27/4).
“Penilaian WBBM bisa menjadi jembatan bagi kita menuju peningkatan layanan jasa industry terutama dalam menyongsong revolusi industry 4.0. Ajang penilaian WBK ini tidak hanya menjadi kompetisi belaka namun sebagai ajang untuk saling berkolaborasi juga dalam meningkatkan kinerja dalam melayani kebutuhan industry tanah air” Ungkap Kepala B4T, Wibowo Dwi Hartoto.
Penilaian Zona Integritas meliputi Pengungkit yang terdiri dari, nilai Manajemen perubahan yaitu upaya unit kerja dalam merubah mind set dan budaya organisasi memiliki budaya kerja yang bersih dan melayani. Nilai Tata Laksana, yaitu upaya unit kerja dalam mengatur tata kerja untuk meningkatkan efisiensi kerja, nilai Manajemen SDM, yaitu upaya unit kerja dalam mengelola SDM dan terus menerus meningkatkan profesionalisme SDM, nilai Akuntabilitas, yaitu upaya unit kerja dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya, lalu nilai Pelayanan Publik, yaitu upaya unti kerja dalam meningkatkan pelayanan public dengan inovasi menjadi lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat. Selanjutnya, nilai Pengawasan, yaitu upaya unit kerja dalam memastikan seluruh anggota unit kerja melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan bebas penyimpangan.
Sementara itu, upaya penilaian lainnya yaitu dari Hasil yang terdiri dari nilai pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, adapun indikatornya dinilai dari Survey persepsi anti korupsi, serta tindak lanjut temuan pemeriksaan/pengawasan, serta nilai kualitas pelayanan public dari survey persepsi pelayanan public.
“Dalam penilaiannya, salah satu poin yang penting adalah penilaian dari stakeholder eksternal mengenai kinerja unit yang dinilai sudah mampu menerapkan upaya-upaya perbaikan bagi pelayanan publiknya, sehingga salah satu poin penting adalah penilaian eksternal terhadap hasil effort organisasi dalam melakukan perubahan pelayanan publiknya” Ungkap Firmansyah
Selanjutnya, dalam membangun Zona Integritas (ZI) ada 5 langkah utama dalam membangun ZI “Pertama, diperlukan komitmen antara pimpinan kerja dengan pelaksana hingga terbangun komunikasi yang baik antara pimpinan dan pelaksana terkait penerapan ZI, lalu penerapan kemudahan pelayanan demi meningkatkan kepuasan public, selanjutnya menyusun program yang menyentuh masyarakat yang membangun kebersamaan dengan public instansi kerja, lalu upaya monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program tetap berada di jalurnya, serta diakhiri dengan manajemen media yang turut menerapkan strategi komunikasi untuk media sehingga segenap inovasi yang dilakukan mampu diketahui oleh public juga” Lanjut Firmansyah.
Adapun penilaian WBBM ini dinilai merupakan tahap lanjutan dari penilaian WBK yang sebelumnya telah dicapai oleh B4T di tahun 2019. Dengan bobot penilaian yang lebih tinggi untuk penilaian kinerja pelayanan public WBBM.
Reporter: Rd. Anton Julianto Pramono
Editor: Rian Trijayana
